Diskominfo Pamekasan Gelar Desk Arsitektur SPBE untuk Tingkatkan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik

Diskominfo Pamekasan Gelar Desk Arsitektur SPBE untuk Tingkatkan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik

Regional – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyelenggarakan desk arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta pengisian Laporan Kinerja Evaluasi (LKE) SPBE pada 7-8 Agustus 2024.

Acara ini berlangsung di Ruang Pertemuan Wahana Bina Praja Setda Pamekasan dan dihadiri oleh 42 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Plt. Kepala Diskominfo Pamekasan, Taufikurrachman, membuka acara dengan menyampaikan tujuan utama dari kegiatan ini. Menurut Taufikurrachman, desk arsitektur SPBE diadakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemerintah daerah serta mengurangi pemborosan sumber daya.

"Kegiatan desk arsitektur SPBE ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program di lingkungan pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, dengan target akhir meningkatkan pelayanan publik," ujarnya dalam sambutannya.

Taufikurrachman menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dari kegiatan ini adalah memastikan semua kebijakan, standar, dan regulasi terkait SPBE dipatuhi oleh setiap OPD di Pemkab Pamekasan.

"Memastikan semua kebijakan, standar dan regulasi yang terkait dengan SPBE diikuti oleh instansi di semua OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan. Sehingga menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Taufikurrachman.

Dengan mengikuti standar yang ditetapkan, diharapkan tata kelola pemerintahan di daerah ini dapat lebih baik dan lebih transparan.

Salah satu aspek penting dari desk arsitektur SPBE adalah integrasi sistem antar OPD. Diskominfo Pamekasan akan mengimplementasikan aplikasi yang memungkinkan konektivitas antara berbagai unit pemerintah.

Tujuannya adalah untuk memfasilitasi aliran informasi yang lebih lancar dan efektif antar OPD, sehingga layanan pemerintahan dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat. Integrasi ini diharapkan dapat mengurangi duplikasi data dan mempercepat proses pelayanan publik.

Selama dua hari pelaksanaan desk arsitektur, peserta mendapatkan bimbingan dari narasumber konsultan dari Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Konsultan ini bertugas memberikan panduan mengenai pengisian LKE SPBE dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Semua OPD diharapkan dapat mendukung dan menyediakan data terkait SPBE ini," ujar Taufikurrachman. Dukungan dari setiap OPD sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi SPBE.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Pamekasan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan adanya desk arsitektur SPBE, diharapkan seluruh OPD dapat lebih mudah berkoordinasi dan berbagi informasi secara efisien.

Hal ini akan berdampak positif pada kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat.

Selain itu, desk arsitektur SPBE juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap sistem yang diterapkan.

Dengan adanya evaluasi, Pemkab Pamekasan dapat terus melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap kebijakan dan sistem yang ada, sehingga pelayanan publik semakin berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Taufikurrachman menutup acara dengan mengingatkan semua peserta tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses ini.

"Kegiatan ini tidak hanya tentang pengisian data, tetapi juga tentang bagaimana kita semua dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik," tutupnya.

Partisipasi aktif dari setiap OPD sangat penting untuk mencapai tujuan dari desk arsitektur SPBE dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Dengan adanya kegiatan ini, Pemkab Pamekasan berharap dapat menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih terintegrasi dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Integrasi dan koordinasi yang baik antar OPD akan mendukung pencapaian tujuan pelayanan publik yang lebih optimal dan transparan.***

Fauzi

Content Writer, Copywriter, Journalist

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama