Ekonomi — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Jumat, 16 Agustus 2024. RAPBN 2025 dirancang sebagai APBN transisi untuk mempersiapkan pemerintahan Presiden terpilih yang akan memulai masa jabatannya pada Oktober 2024.
Dalam kesempatan ini, Menkeu menekankan pentingnya pengelolaan RAPBN 2025 yang cermat agar dapat berfungsi sebagai shock absorber dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa RAPBN 2025 dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang masih sangat dinamis.
“RAPBN 2025 perlu dikelola dengan cermat agar dapat menjadi shock absorber terhadap guncangan ekonomi global yang masih sangat dinamis dengan risiko dan ketidakpastian yang perlu terus diantisipasi,” ujar Menkeu.
Ia menambahkan bahwa kebijakan fiskal 2025 akan sangat penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Menurut Menkeu, meskipun ekonomi global saat ini mengalami stagnasi, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi dengan baik. Berbagai risiko global seperti tingkat bunga yang masih tinggi, eskalasi konflik geopolitik, serta peningkatan tensi perang dagang, menjadi tantangan besar bagi perekonomian dunia. Selain itu, risiko struktural seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan masalah demografi turut mempengaruhi perekonomian global.
Namun, Sri Mulyani menekankan bahwa meski dalam kondisi global yang bergejolak, ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik. Dalam dekade terakhir, negara ini juga mengalami perbaikan dalam kesejahteraan, yang tercermin dari penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Dalam RAPBN 2025, Menkeu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2%, dengan inflasi diperkirakan berada di angka 2,5%. Defisit anggaran direncanakan sekitar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Penerimaan negara pada RAPBN 2025 diperkirakan mencapai Rp2.996,9 triliun, sementara belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.613,1 triliun. Anggaran ini dirancang untuk mendukung berbagai program prioritas sambil tetap menjaga keseimbangan fiskal.
Menkeu juga mengungkapkan bahwa postur RAPBN 2025 perlu didukung dengan penguatan efisiensi belanja, produktivitas, dan perlindungan yang tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar program-program prioritas dapat diakomodasi dan diimplementasikan secara efektif.
“APBN terus menjaga dan mendukung transisi politik ini secara smooth dan efektif. Kita terus fokus sesuai dengan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah tema keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi,” tambahnya.
Dalam upaya mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, Sri Mulyani menekankan pentingnya penciptaan nilai tambah dari setiap sektor ekonomi. Menkeu memperkirakan bahwa pada tahun 2045, Indonesia akan memiliki jumlah penduduk sekitar 324 juta, dengan 65% di antaranya berada dalam usia produktif dan 70% tergolong kelas menengah.
“Tahun 2045 dengan aspirasi untuk mencapai high income country, jumlah penduduk kita dengan demografi growth yang sekarang ini diperkirakan mencapai 324 juta, 65% usia produktif dan 70% adalah kelas menengah. Itu akan menjadi desis ekonomi kelima terbesar di dunia dan menimbulkan motor penggerak ekonomi dunia,” jelasnya.
Untuk mencapai status sebagai negara berpendapatan tinggi, Menkeu mengingatkan bahwa komposisi sektor ekonomi seperti manufaktur, pertanian, dan jasa perlu terus ditingkatkan. Peningkatan nilai tambah dari masing-masing sektor tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam hal ini, RAPBN 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam merespons berbagai tantangan ekonomi dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Indonesia.
Menkeu juga menekankan bahwa APBN harus dijaga kredibel, akuntabel, sehat, serta berkelanjutan. “APBN adalah instrumen yang merespons berbagai tantangan yang sering muncul, baik dalam bentuk shock absorber maupun counter cyclical,” tegasnya. Dengan menjaga kualitas APBN dan pengelolaan fiskal yang baik, diharapkan pemerintah dapat mengatasi berbagai gejolak ekonomi global serta memastikan keberlanjutan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan fiskal 2025 juga mencakup langkah-langkah strategis untuk menghadapi risiko-risiko global yang ada. Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang matang agar dapat mengurangi dampak negatif dari faktor eksternal yang tidak terduga. Dengan adanya RAPBN 2025 yang dirancang secara hati-hati, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung transisi pemerintahan yang lancar, RAPBN 2025 juga dirancang untuk menjaga kesinambungan dan efektivitas program-program pemerintah. Menkeu berharap bahwa kebijakan fiskal ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan membantu mempersiapkan negara untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.
Secara keseluruhan, RAPBN 2025 merupakan langkah strategis dalam mengelola ekonomi nasional dan mempersiapkan Indonesia menghadapi masa depan. Dengan fokus pada keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi, pemerintah berupaya menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan timnya terus bekerja keras untuk memastikan bahwa anggaran ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia dan mendukung pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.
Tags
Ekonomi