Regional - Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep, bersama USAID ERAT, menggelar Workshop Evaluasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Acara yang diadakan di Graha Adirasa, Kantor Bupati Sumenep Rabu, 7 Agustus 2024, ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, termasuk Asisten Administrasi Umum Setdakab Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya, SH, Asisten Pemerintahan Ir. Didik Wahyudi, M.Si, Kepala Diskominfo Sumenep Indra Wahyudi, ST, MT, Ketua Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep Badrul Akhmadi, serta Devi Ratna Handini dari USAID ERAT Kabupaten Sumenep.
Provincial Governance Advisor USAID ERAT Jawa Timur, Mohamad Iksan, menyampaikan melalui sambutannya secara virtual bahwa kerjasama antara USAID ERAT dan Pemkab Sumenep telah berjalan dengan baik.
"Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sesuai kebutuhan, mulai dari penanganan stunting, kemiskinan, satu data, hingga layanan publik termasuk evaluasi PPID kali ini," ungkapnya seperti dikutip dari laman Pemkab Sumenep, Kamis, 8 Agustus 2024a.
Iksan berharap bahwa informasi yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat dan mengoptimalkan pengelolaan informasi.
Dia menekankan bahwa tujuan utama dari optimalisasi ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang valid dan up-to-date, sehingga dapat mendukung transparansi dan efisiensi layanan publik di Kabupaten Sumenep.
"Kami berharap informasi yang disajikan PPID dapat meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat dan mengoptimalkan pengelolaan informasi," tambahnya.
Asisten Administrasi Umum Setdakab Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, SH, menjelaskan bahwa saat ini hanya enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memenuhi syarat sebagai penyedia layanan informasi. Dia menekankan pentingnya optimalisasi PPID di seluruh OPD untuk mengurangi potensi sengketa informasi.
Dengan meningkatkan jumlah OPD yang menyediakan layanan informasi yang memadai, diharapkan pelayanan informasi publik di Kabupaten Sumenep dapat berjalan lebih efektif dan transparan.
"Hanya enam OPD yang memenuhi syarat sebagai penyedia layanan informasi. Optimalisasi ini penting untuk mengurangi potensi sengketa informasi," jelasnya.
Ferdiansyah juga mengucapkan terima kasih kepada USAID ERAT atas bantuan mereka dalam berbagai kegiatan di Kabupaten Sumenep. Dia menegaskan bahwa dukungan dari USAID ERAT telah membantu meningkatkan kualitas pengelolaan informasi di daerah tersebut.
Bantuan ini sangat berharga dalam upaya memperbaiki layanan informasi publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih baik dan akurat. Ferdiansyah berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut untuk mendukung keterbukaan informasi publik di Sumenep.
"Kami berterima kasih kepada USAID ERAT yang telah membantu berbagai kegiatan, sehingga pengelolaan informasi di Sumenep dapat lebih baik," ujarnya.
Workshop ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak guna meningkatkan layanan informasi publik di Kabupaten Sumenep. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat membantu PPID dalam menyediakan informasi yang selalu update dan valid, serta memfasilitasi layanan informasi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.***