Regional, Yogyakarta – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Hal ini dikemukakan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Jawa yang berlangsung di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Rabu (21/08).
Sri Sultan mengungkapkan, pelaksanaan Pemilu 2024 di DIY secara umum berjalan dengan baik.
Menurutnya, “Angka partisipasi pemilih di DIY menunjukan lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap beberapa masalah yang masih terjadi. Politik uang, konflik antar pendukung, dan perusakan alat peraga kampanye (APK) masih menjadi tantangan yang perlu kita hadapi bersama.”
Untuk mendukung kelancaran pilkada, Pemda DIY telah mengambil beberapa langkah strategis. Ini termasuk pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik pada bulan Februari dan November 2024, serta perekaman e-KTP bagi pemilih pemula dan pensiunan TNI/Polri.
“Kami juga telah melakukan pemetaan wilayah rawan konflik, pembinaan ormas, pendidikan politik, serta mengeluarkan edaran mengenai netralitas ASN,” tambah Sri Sultan.
Pemda DIY juga mengoptimalkan aplikasi SRIKRESNO untuk membentuk tim pemantauan dan membuka layanan aduan.
Menko Polhukam, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menekankan pentingnya sinergitas dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang Pilkada 2024.
Hadi menyebut, “Langkah strategis Pemerintah Daerah yang perlu dioptimalkan yaitu meningkatkan sinergitas pemerintah pusat dan daerah untuk fasilitasi penyelenggara Pilkada 2024.”
Kemenko Polhukam telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang melibatkan 19 kementerian/lembaga melalui Kepmenko Nomor 10 Tahun 2024.
Menteri Hadi juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN, TNI, dan POLRI untuk menjaga kualitas demokrasi dan legitimasi pemilu.
“Mari bersama-sama kita jaga stabilitas Polhukam yang kondusif dan terkendali. Mari juga tingkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, Deputi Bidkoor Politik Dalam Negeri, melaporkan bahwa rakor ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat menghambat Pilkada serentak di wilayah Jawa.
“Kegiatan rakor ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan kemungkinan adanya potensi permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan Pilkada serentak di wilayah Jawa,” jelasnya.
Dalam acara ini juga dibacakan deklarasi Pilkada damai oleh seluruh peserta. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai unsur, baik di tingkat pusat maupun daerah se-wilayah Jawa. Kegiatan Rakor ini telah diselenggarakan sebanyak lima kali, sebelumnya di Jayapura, Makassar, Medan, dan Bali.***
Tags
Regional