Economy — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kini dilengkapi dengan sembilan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah ini diambil untuk mempermudah investor dalam berpartisipasi dalam proyek ambisius tersebut.
Wahyu Utomo, Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur, dan Investasi Kemenko Perekonomian, menyatakan dalam diskusi daring di Jakarta bahwa keberadaan RDTR akan memberikan kejelasan mengenai peruntukan masing-masing area di IKN.
"Untuk di IKN kita sudah melengkapi dengan 9 RDTR. Jadi dengan adanya RDTR maka jelas terpetakan, daerah ini peruntukannya untuk apa sudah jelas," ungkap Senin 5 Agustus 2024.
RDTR yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini akan menjadi Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN). Hal ini sejalan dengan Rencana Induk IKN yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022.
Tujuan besar Indonesia adalah untuk memasuki jajaran lima besar ekonomi dunia dan mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Visi Indonesia 2045 berfokus pada empat pilar utama: pengembangan manusia dan IPTEK, ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional.
"Kita sudah punya 9 RDTR sehingga mudah-mudahan ini investasinya akan lebih mudah ke depannya, karena lebih jelas lokasinya di mana. Jadi investor yang memilih mau masuk di sektor apa dan ini sudah terpetakan dalam RDTR-nya (IKN)," imbuhnya.
Pemindahan ibu kota ke Nusantara merupakan salah satu strategi untuk mencapai target ekonomi yang lebih inklusif dan merata dengan mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. IKN tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai simbol identitas bangsa.
Oleh karena itu, perencanaan dan pengembangan kota harus didasarkan pada prinsip yang matang dan visi jangka panjang, serta memperhatikan kebutuhan nasional yang lebih luas.