Nasional - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI 2024, mengklaim telah berhasil membangun fondasi dan peradaban baru bagi Indonesia selama sepuluh tahun masa jabatannya.
Dengan fokus pada pembangunan Indonesia Sentris, Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya telah bekerja keras untuk membangun dari pinggiran, desa, dan daerah terluar, sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi pembangunan.
"Dengan pembangunan yang (bersifat) Indonesia Sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, dan membangun dari daerah terluar," ujar Jokowi dalam pidato yang disampaikan di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Jokowi memaparkan pencapaian infrastruktur yang telah dicapai dalam satu dekade terakhir. Pembangunan tersebut meliputi 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur ini berdampak signifikan terhadap penurunan biaya logistik, yang berhasil ditekan dari 24 persen menjadi 14 persen pada tahun 2023. Selain itu, daya saing Indonesia meningkat, dari peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada tahun 2024.
"Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas," jelas Jokowi.
Presiden juga menyoroti prestasi ekonomi Indonesia yang berhasil menjaga pertumbuhan di atas 5 persen, sementara banyak negara lain menghadapi tantangan ekonomi yang berat.
Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku bahkan mencatat pertumbuhan di atas 6 persen, dengan Maluku Utara mencapai lebih dari 20 persen.
Pencapaian lainnya yang ditekankan oleh Jokowi adalah terkendalinya inflasi di Indonesia pada kisaran 2-3 persen, sementara banyak negara lain mengalami inflasi yang jauh lebih tinggi, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen.
Ia juga mengungkapkan penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada tahun 2024. Sementara itu, angka stunting berhasil dikurangi dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada tahun 2023, dan tingkat pengangguran ditekan dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada tahun 2024.
Jokowi menekankan pentingnya program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan pemerintah. Selama 10 tahun, anggaran sebesar Rp361 triliun telah dialokasikan untuk Kartu Indonesia Sehat, yang bermanfaat bagi lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setiap tahunnya.
Di bidang pendidikan, Rp113 triliun telah digunakan untuk Kartu Indonesia Pintar, yang memberikan akses pendidikan bagi lebih dari 20 juta siswa setiap tahunnya.
Program Keluarga Harapan (PKH) juga telah menerima alokasi anggaran sebesar Rp225 triliun selama 10 tahun, yang membantu meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu setiap tahun.
Program Kartu Pra Kerja, yang mendapat alokasi Rp60,3 triliun selama lima tahun, telah dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan 18,8 juta pekerja di seluruh Indonesia.
"Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama," tegas Jokowi.
Dalam sektor industri, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan memfokuskan pada pengolahan sumber daya alam.
Hal ini dimulai dari pengembangan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga, yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan menyumbang pendapatan negara sebesar Rp158 triliun dalam delapan tahun terakhir.
Selain itu, Indonesia juga telah mengambil kembali kendali atas aset-aset strategis yang sebelumnya dikelola oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont.
"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini. Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Jokowi.
Presiden juga menekankan pentingnya transisi energi hijau yang telah dimulai Indonesia. Dengan potensi energi hijau yang besar, yaitu lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi, Indonesia terus konsisten berpartisipasi dalam upaya global untuk melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap.
Pada bidang teknologi dan digitalisasi, Jokowi menyebut pencapaian yang telah diraih pemerintah dengan menciptakan INA Digital, sebuah sistem digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi. Ini dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.
Selain itu, cakupan elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 99 persen pada tahun 2024, sementara cakupan internet telah meningkat hingga 79 persen di tahun yang sama. Menurut Jokowi, ekosistem ini akan mendukung digitalisasi UMKM dan pengembangan start-up, yang pada gilirannya akan melahirkan lebih banyak wirausaha muda berkualitas di Indonesia.
"Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start-up Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini," imbuhnya.
Terakhir, Jokowi juga mengklaim bahwa pemerintahan telah melakukan reformasi hukum dengan menciptakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja.
KUHP yang baru ini dirancang untuk memodernisasi hukum di Indonesia, sementara UU Cipta Kerja bertujuan untuk mengurangi regulasi yang tumpang tindih dengan merevisi 80 undang-undang dan 1.200 pasal.
Pemerintah juga telah mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak-anak.
"Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak," pungkas Jokowi dalam pidatonya.***
Tags
Nasional